Komitmen Reformasi Birokrasi di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu melayani secara prima, dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik serta aparatur yang berintegritas tinggi itu diperlukan kondisi dan lingkungan kerja yang bersih serta terbebas dan pengaruh-pengaruh yang tidak balk, tidak fair, bertentangan dengan kepatutan, dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akhirnya dapat mengarah pada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satunya adalah kondisi dimana penyelenggara negara terbebas dan adanya benturan kepentingan. Potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara (pejabat dan/atau pegawai) harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsible. Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai. Hal ni penting untuk dibudayakan di lingkungan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya sebagai suatu proses menjadikan BBKP Surabaya sebagai Instansi yang bersih melayani.

Laporan Pelaksanaan Benturan Kepentingan  2021 sebagai Berikut :

Laporan Pelaksanaan Benturan Kepentingan  2022 sebagai Berikut :